Bangkok, 7 Oktober 2026 — Persoalan perubahan iklim dan masa depan sistem pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam diskusi “The Politics of Rice: Redirecting Agricultural Support for Southeast Asia’s New Climate and Economy” yang digelar di Asai Chinatown, Bangkok, Thailand, Selasa (7/10).
Kegiatan yang diorganisir oleh CLIM-EAT tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan dukungan pertanian di Asia Tenggara, khususnya sektor beras yang memiliki posisi strategis dalam ketahanan pangan sekaligus menghadapi tantangan besar terkait emisi dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam forum tersebut, Kustiwa Adinata, Direktur Eksekutif Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI), berkesempatan menjadi salah satu narasumber dan menyampaikan perspektif mengenai perlunya mengarahkan kembali dukungan dan subsidi pertanian agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu mendorong transisi menuju pertanian rendah emisi, berkelanjutan, dan berpihak kepada petani.
Dalam paparannya, Kustiwa menyoroti besarnya kontribusi budidaya padi terhadap emisi gas rumah kaca. Ia menyampaikan bahwa budidaya padi di Asia Tenggara menghasilkan hampir 300 juta metriks ton CO₂ ekuivalen setiap tahunnya. Secara global, produksi padi juga berkontribusi terhadap sekitar 9 persen dari total emisi metana antropogenik (akibat ulah manusia) dan 10 persen emisi dinitrogen oksida dari lahan pertanian.
Subsidi Pertanian dan Tantangan Ekologis
Kustiwa mengangkat kondisi kebijakan pertanian di Indonesia dan menyoroti besarnya dukungan anggaran pemerintah terhadap subsidi pupuk sintetis serta pengadaan benih hibrida.
Menurut Kustiwa, kebijakan dukungan pertanian perlu dievaluasi tidak hanya dari sisi produktivitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan tanah, keanekaragaman hayati, ketergantungan petani terhadap input eksternal, serta emisi gas rumah kaca.
Penggunaan pupuk kimia secara masif tanpa diimbangi dengan pengembalian biomassa ke tanah, menurutnya, berpotensi menurunkan kualitas bahan organik tanah dan mengganggu mikrobioma tanah. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap input eksternal dapat mengurangi ruang bagi petani untuk mengembangkan sumber daya dan inovasi lokal mereka sendiri.
Selain persoalan input pertanian, Direktur Eksekutif JAMTANI tersebut juga menyoroti praktik pengelolaan air pada lahan sawah. Sistem irigasi yang mempertahankan kondisi lahan tergenang secara terus-menerus menciptakan kondisi anaerob yang mendukung pembentukan metana (methanogenesis).
“We know what needs to be done. Our greatest challenge is not a lack of technology, but rather how to build a regional coalition capable of overcoming institutional barriers and entrenched interests,” ujar Kustiwa dalam paparannya.
Petani dan Generasi Muda sebagai Co-Creator Aksi Iklim
Menurut Kustiwa, berbagai inovasi untuk menekan emisi sebenarnya telah tersedia, mulai dari penerapan alternate wetting and drying (AWD) hingga pengelolaan nutrisi secara presisi. Tantangan utamanya adalah bagaimana menciptakan insentif dan dukungan kebijakan yang memungkinkan inovasi tersebut diterapkan secara luas di tingkat petani.
Karena itu, petani tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan atau pihak yang dikonsultasikan setelah keputusan dibuat. Petani, terutama generasi muda di pedesaan, perlu dilibatkan sebagai aktor utama sekaligus co-creator dalam inovasi aksi iklim dan pembangunan pertanian.
Salah satu pendekatan yang disampaikan Kustiwa adalah Climate Business Field School (CBFS), sebuah pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan aspek adaptasi perubahan iklim dan pengembangan agribisnis.